Thursday, October 21, 2010

SIUP & TDP

Buat juragan-juragan sekalian, mo tanya nih ?

1. Apakah membuat ijin usaha SIUP & TDP harus bikin badan kyk CV ?
mohon penjelasan perbedaan SIUP badan dan perseorangan ?

2. Apa saja syarat membuat SIUP & TDP ?

3. Berapa biaya membuat SIUP & TDP di kota Anda ?

Ane posisi di Solokarta gan. Thanks ya...
Ane jawab sendiri :

Fungsi Ijin SIUP & TDP :

1. Untuk pengajuan pinjaman melalui CSR BUMN
2. Pengajuan pinjaman bank lebih dari 50 Jt
3. Bantuan modal/ alat dari Negara
4. Silahkan ditambah (CMIIW)

Cara membuat SIUP & TDP Perorangan :

1. Datang ke pemkot/ pemkab ke bagian perijinan
2. Mengurus SIUP, TDP, HO secara bersama
3. Biaya akan ditentukan oleh besar usaha, luas lahan, jenis jalan tempat usaha, jumlah mesin, jumlah karyawan, dll

Perkiraan biaya SIUP & TDP Perorangan :

Rp 500 Rb - 1 Jt

Syarat SIUP & TDP Perorangan :

1. FC sertifikat
2. FC IMB / Perjanjian sewa menyewa
3. FC PBB
4. FC NPWP
5. FC KTP

Cara membuat NPWP :

1. Datang ke kantor pajak.
2. Bawa Materai & FC KTP
3. Besuknya keluar NPWP

______________________________________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++



Ijin Usaha Terpadu (di kop) bisa untuk badan usaha/ perserorangan.

Kalau memang Usaha masih baru sebaiknya usaha dijalankan dulu tanpa ijin. Setelah stabil atau untuk keperluan pinjaman baru mengajukan ijin usaha. Kalau belum ada usaha, belum bisa membuat ijin, krn ada survei gan. Ane jualan pakaian di kios depan rumah (jalan kampung) makanya ambil ijin perseorangan gan.

Perbedaan badan usaha Vs Perorangan :

Badan Usaha ( CV & PT umumnya)
1. Untuk mengikuti lelang oleh pemerintah/ swasta.
(semua pembelian pemerintah pasti lewat lelang dan harus cv)
2. Sebelum ngurus ijin, Bikin dl badan Usaha CV / PT di notaris. Setelah punya badan hukum baru ngurus ijin.

Perseorangan :
1. Baru mulai dan tidak akan mengikuti lelang oleh pemerintah.
2. Langsung ngurus ke perijinan tanpa perlu surat usaha perserorangan. Hehehe...

Untuk ijin usaha utk perseorangan :
1. SIUP, TDP & HO itu satu paket. Tidak bisa dipisah dan 1 formulir aja koq.

Untuk ijin Usaha lain :
1. Macam2 ijinnya, bentuknya juga paket, kl pabrik, harus A, B, C, D, (misalnya) paket dan tidak bisa diecer....hehehhe

UPDATe

1. Setelah mengumpulkan syarat ke pemkot. Suruh tunggu, dan akan disurvey oleh petugas.




Thursday, March 25, 2010

Biaya Notaris & Pajak Jual Beli Rumah Tanah



Daerah Tangerang

Pajak Penjual 5% x (Harga Jual – 60Juta) (Jika harga jual kurang dari 60juta, tidak kena pajak)

Pajak Pembeli 5% x (Harga Jual – 30 Juta)

Biaya Notaris :

  • AJB Rp.750.000
  • Balik Nama Sertifikat Rp.750.000
  • Pengecekan Sertifikat Rp.200.000
  • Legalisir Pajak Rp.200.000
  • Salinan PBB Rp.250.000 (jika bukti pembayaran pajak 10 tahun terakhir tidak ada)

Data berdasarkan November 2005.

Ada Pertanyaan Lebih lanjut Mengenai perpajakan dan pertanahan, silahkan buka website berikut : www.notarisgracegiovani.com

NOTARIS: Kedudukan, Fungsi dan Peranannya


Written by Grace Giovani
Friday, 16 March 2007

NOTARIS: Kedudukan, Fungsi dan Peranannya

Semenjak saya masih berkuliah di Fakultas Hukum hingga sekarang berpraktek sendiri, seringkali saya bertemu dengan orang awam yang salah mengerti mengenai Kedudukan, fungsi dan peranan Notaris dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa notaris hanya “tukang stempel” yang “kalah pintar” dari advokat/pengacara, sehingga mereka sering membawa draft dari pengacara atau advokat mereka dan meminta notaris untuk menyalinnya dalam bentuk akta otentik, sehingga saya merasa mereka memperlakukan notaris hanya sebagai tukang ketik saja, hal ini pernah saya alami ketika saya masih bekerja sebagai asisten notaris.

Kadangkala salah satu pihak yang datang menghadap ingin diistimewakan kedudukannya di dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Saya pun pernah menghadapi bahwa pelanggan saya menginginkan agar tidak perlu mengikuti prosedur hukum yang seharusnya dilakukan dalam pembuatan akta, lebih miris lagi karena menurutnya banyak notaris yang didatanginya juga “berani” melakukan hal tersebut. Saya sangat prihatin dengan keadaan ini. Saya ingin agar ketidakmengertian masyarakat mengenai notaris dapat sedikit terobati dan sedikit menyadarkan rekan-rekan sejawat dengan adanya tulisan singkat ini.

Kedudukan Seorang Notaris
Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri.

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara Anglo-Saxon notary public seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental.

Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya (meskipun sungguh sangat disesalkan bahwa sekarang banyak notaris yang mau didikte oleh pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi).

Apakah Fungsi Seorang Notaris?
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Notaris dan Advokat.
Para notaris mempunyai kesamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dan kepercayaan dari pelanggan merupakan dasar hubungan mereka dengan pelanggan.

Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya.

2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. sudah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dari apa yang digambarkan diatas, tetapi adanya perbedaan-perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut diatas. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu (lebih bersifat preventif)

Pada umumnya A. W. Voors (seorang kandidat notaris Di Arnhem, Negeri Belanda, dalam rapat umum tahunan persatuan kandidat notaris tanggal 20-5-1949) menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut:

Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan pihak-pihak berjalan parallel, notaris memegang peranan dan advokat hanya memberi nasehat.

Dilihat dari sudut lain A. W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris menjadi:
(a) pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan (b) pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

(a) PEKERJAAN LEGAL
menurut A.W.Voors adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:
(1) memberi kepastian tanggal;
(2) membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
(3) memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan; dan (4) memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

Menurut praeadviseur itu pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan negara (organ van de staat) dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang (hlm. 21)

“Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang notaries itu adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik (een goed kostelijk om te bewaren) dan seorang notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur”, kata A.W. Voors.
“Melaksanakan tugas dengan tepat dan jujur”:
-menurut Tan Thong Kie, berarti:bertindak menurut kebenaran (dalam bahasa Belanda naar waarheid, dalam bahasa Inggris truthfully) sesuai dengan sumpah notaris. jika ada suatu peristiwa (rapat umum, penarikan lotere, pembubuhan tanda tangan, dsb.), catatlah kejadian itu sebenarnya dan pada saat (tanggal dan jam) yang tepat.
-menurut Merryman:...the instrument itself is genuine and what it recites, represents what the parties said and the
what the notary saw and heard”).

Janganlah pernah sekali pun menodai kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan notaris. Pengetahuan bahwa dirinya tidak pernah menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan memberi kepada seorang notaris kepuasan dan rasa aman dalam pekerjaannya. Selain itu, pelaksanaan tugas secara jujur mengundang keseganan masyarakat.

(b), PEKERJAAN EKTRA LEGAL
tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum” atau sebagaimana yang ditulis oleh A. W. Voors: debescherming van de rechtszekerheid. Setiap warga mempunyai hak serta kewajiban dan ini tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris. Contoh-contohnya adalah:

1.Perjanjian nikah (ps. 147). Perjanjian ini dianggap demikian penting sehingga diharuskan pembuatannya dengan akta autentik. Yang paling penting adalah menjaga kepentingan pihak-pihak dan menjelaskan isinya kepada mereka, yang pada umumnya masih muda dan lagi menetapkan tanggal pembuatannya, karena menurut undang-undang perjanjian nikah harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
2. Pemisahan dan Pembagian warisan dalam hal anak-anak dibawah umur yang juga berhak dan kepentingannya harus dijaga (ps. 1047).
3. Perjanjian hibah (ps. 1682) dianggap sangat penting, agar pemberi hibah mengetahui akibatnya dan menerima hibah memahami syarat-syarat yang dilekatkan kepada suatu hibah.

Dalam tindakan-tindakan hukum yang disebut diatas, kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).


Sifat dan Sikap Seorang Notaris
Seorang notaris harus menjaga kepentingan para pelanggan dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi janganlah hal ini dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Jika notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. W.Voors itu mengatakan bahwa sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengancam kepada notaris lain. “Kehormatan dan martabat (eer en waardigheid) harus dijunjung tinggi”.

Tan Thing Kie dalam bukunya Studi Notariat : Serba-serbi Notariat edisi tahun 1994 mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang notaries: “een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuir bequamen ende bij publijke authoriteit daartoe verordineert (artinya: seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.) dan ordonansi saat intu menunjukan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman.

Mr. A.G. Lubbers menulis dan dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya. Apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu kebodohannya itu mempertebal dompet para pengacara, demikian dikatakan H.W. Roeby. Nyatanya saat ini pengangkatan notaris tidaklah menjadi gerbang keluarnya notaris-notaris berkualitas seperti tersebut di atas, sehingga banyak notaris yang tidak mempunyai kualifikasi yang cukup baik dan memadai bisa berpraktek dan membuat masyarakat bingung akan hukum yang sebenarnya harus ditaati.

A. W. Voors selanjutnya berkata bahwa sifat-sifat ini memang tidak dimiliki setiap orang tapi dapat dipelajari, ditumbuhkan atau ditanam, dan dipelihara. inilah yang paling penting sebab kode etik hanyalah alat Bantu; ceramah, preadvis hanyalah pembuka mata anggota korps notaris. Dia juga mengemukakan:”sudah barang tentu seorang notaris menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak dan jelas dalam setiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani dalam bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.” Dan dikatakan pula oleh Mr. A.J.B. Rijke dalam WPNR no 1438: Allen de notaris van studie zal zich zijne roeping getrouw kunnen toonen: hanya notaris yang tetap belajar akan memperlihatkan kesetiaan pada panggilannya (untuk menjadi notaris).

Untuk rekan-rekanku sejawat tetaplah belajar, junjunglah martabat profesi kita; untuk masyarakat pilihlah notaris yang menjunjung tinggi kebenaran dan bermartabat luhur.


*disarikan dari Bab 3 Buku Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, tulisan Tan Thong Kie, terbitan tahun 1994.

Saturday, January 30, 2010

Pengalaman Mengurus Perijinan Badan Usaha CV

Badan usaha yang ingin menjalankan usahanya di negara kita tercinta wajib mendaftarkan diri di departemen terkait. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika mengurus perijinan ini.

Awalnya ketika ingin membuat badan usaha berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) yang harus dilakukan pertama kali adalah mendatangi notaris. Di depan notaris kita menyatakan diri untuk membuat suatu badan usaha yang berbentuk CV. Di sini kita tinggal menyediakan fotokopi KTP, nama komanditer aktif dan pasifnya, nama perusahaan, dan pemilihan bidang usaha. Di sini biaya tergantung notaris masing-masing menurut Ibu Merry, notaris kami.

Setelah badan usaha terbentuk yang selanjutnya dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran ini ditandai dengan adanya surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP, TDP, dan Ijin Gangguan.

Setelah terbentuk buatlah Keterangan Domisili dari perusahaan. Syarat-syarat yang berlaku tergantung daerah masing-masing. Untuk di Bandung diminta syarat seperti berikut :
- Izin tetangga (tanda tangan tetangga)
- Izin pemilik gedung yang akan dijadikan kantor.
- Pengantar dari RT & RW setempat
- Fotocopy Akta pendirian/perubahan badan.
- Fotocopy Tanda lunas PBB terakhir
- Fotocopy IMB
Biaya yang saya keluarkan adalah 150 rb di kelurahan dan 150rb di kecamatan.

Yang pertama kali dilakukan adalah mendatangi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Untuk kota Bandung berada di belakang IBCC di jalan Cianjur (deket jalan sukabumi). Dari situ nanti kita diberi berbagai formulir yang harus dilengkapi beserta surat-surat lainnya yang harus disertakan.

Di berbagai formulir itu terdapat NPWP badan. Untuk itu kita perlu mendatangi kantor pajak. Ups, rupanya untuk membuat NPWP perusahaan mesti buat NPWP pribadi. Untuk itu buatlah terlebih dahulu NPWP pribadi terlebih dahulu. Kemudian buatlah NPWP badan dengan mengisi formulir yang ada tetapi kantor pajak mensyaratkan adanya Keterangan Domisili perusahaan.

Berikut yang harus disertakan setiap memasukin titik tersebut :

NPWP pribadi
Fotokopi KTP
Formulir yang telah diisi

NPWP Badan
-Fotokopi KTP & NPWP pendiri
-Fotokopi Akta pendirian/perubahan
-Fotokopi Keterangan Domisili

IG, TDP, SIUP
*banyak. silahkan lihat di brosur dari deperindag. :-)

PILIH BADAN USAHA


  1. Halo, bu Irma,
    Saya mau tanya, Saya punya rental komputer, tapi hanya kecil-kecilan, cuma 4 komputer. terus lokasinya di dalam perumahan. kira-kira harus pakai surat izin juga nggak?
    Terimakasih bu.

    JAWAB:
    Kalau sendirian (tanpa mitra usaha), bpk bisa mendirikan UD/PD. Kalau bermitra, saran saya setidaknya membuat CV. sehingga bisa diurus ijinnya, minimal: domisili, NPWP, dan SIUP. Semoga sukses ya pak.

  2. Ikram PSD Says:

    Dear Ibu,
    Sebelumnya saya sampaikan bahwa web site ibu sangat informatif. Saya punya beberapa pertanyaan mengenai pendirian CV.

    1.Saat dan beberapa orang teman ini saya akan mendirikan sebuah CV, namun apakah bisa dalam akta pendirian CV tercantum 4 nama, mungkin ibu punya solusi atau saran atas kondisi ini, karena usaha ini telah kami rintis dengan jumlah 4 orang.
    2.Kami melakukan usaha supplier barang kebutuhan industri,seperti alat safety,ATK dan pengadaan barang barang lainnya,kami juga berencana untuk mengikuti tender industri dan pemerintah,bagaimana pencantuman izin usaha pada akta pendirian perusahaan?
    3.Bagaimana aturan modal disetor dalam pendirian CV?
    4.Jika lokasi CV pada lingkungan perumahan,sarat sarat apa saja yang harus dipenuhi untuk izin pendiriannya?
    5.Apakah NPWP CV didapatkan pada saat kita mengurus perizinan?

    Maaf jika pertanyaan saya banyak dan terima kasih atas jawaban dan saran yang Ibu berikan.

    Salam,
    Ikram PSD

    JAWAB:
    Terima kasih atas apresiasinya ya pak.
    1. CV bisa didirikan oleh beberapa orang (minimal 2 orang), yang penting harus ada yang bertindak selaku persero aktif dan persero diam.
    2.untuk keperluan tersebut, dalam maksud dan tujuan CV bapak bisa buat seluas2nya, tapi waktu membuat SIUP bisa masuk kategori perdagangan umum, alat ATK dan perdagangan barang2 hasil industri
    3. CV tidak ada modal disetor (berbeda dengan PT)
    4. Untuk perumahan, di Jakarta sudah dilarang, tapi di luar jakarta masih boleh.
    5. NPWP memang diurus setelah penanda-tangan akta pendirian dan pengurusan domisili.
    Demikian, semoga sukses ya pak….

  3. Friets Says:

    Saya sudah baca penjelasan tentang pendirian CV, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam pendirian CV dibutuhkan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? kalau dibutuhkan, apakah saya bisa mendapat contohnya? saya sedang mencari-cari data/contoh-contoh bagaimana mendirikan CV dan memulai sebuah CV.saya mau mendirikan CV di Jayapura.sebelumnya terimaksih atas bantuannya.

    JAWAB:
    pak, untuk pendirian CV menggunakan akta anggaran dasar CV. Contohnya bisa bapak lihat di section: “Contoh Akta Pendirian CV” di blog saya. Walaupun menurut KUHD, ketiadaan akta tidak berarti tidak membuktikan tidak adanya suatu CV. Mengenai anggaran rumah tangga, boleh dibuat sendiri, boleh tidak. Semoga sukses ya pak… salam,

badan hukum dengan badan usaha



Saya tidak mengerti perbedaan istilah badan hukum dengan badan usaha. Karena di tempat saya bekerja, istilah badan hukum dan badan usaha dijadikan satu. Dari artikel hasil googling, tampak bahwa tidak setiap badan usaha berbadan hukum. Mohon informasi,
1. Dari istilah berikut, mana yang merupakan bentuk badan hukum:
BUMN, BUMD, BHMN, PT, NV, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, UD, dan Usaha yang memiliki ijin khusus dari instansi terkait.
2. Apakah ada usaha yang tidak berbentuk badan usaha?

Terima kasih atas pencerahannya..

JAWAB:
1. “Badan Hukum” berbeda dengan “Badan Usaha” (bentuk usaha). Jadi tidak semua bentuk usaha berbadan hukum. Yang masuk kategori badan hukum adalah: PT, YAYASAN, KOPERASI, BHMN (contohnya Universitas) dan badan usaha/bentuk usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita negara. NV atau “Namlooze Venotschap” adalah nama lama dari PT (sekarang tidak digunakan lagi).
sedangkan UD, PD, Firma, dan CV bukan badan hukum.

Badan hukum dipersamakan kedudukannya dengan orang, artinya bisa bertindak sendiri di luar dan di dalam pengadilan, melakukan penuntutan dan dituntut, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya.

Untuk bentuk usaha, hanyalah suatu wadah dari usaha pendirianya (untuk UD dan PD) atau usaha bersama di antara para pendirinya (jika terdiri dari beberapa orang seperti Firma dan CV). Apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga, para pendiri atau persero atau pemilik harus bertanggung jawab secara renteng (tanggung menanggung) sampai dengan harta pribadinya).

2. Usaha yang tidak berbentuk badan usaha adalah usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu. Misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD. tapi kalau usaha perorangan tersebut sudah memilih bentuk UD atau PD, artinya orang tersebut sudah “mendeklarasikan” dirinya menurut bentuk usaha tersebut. Walaupun tentu saja tanggung jawabnya tetap sama.

semoga penjelasan saya cukup jelas ya pak.

SAYA INGIN MENDIRIKAN PT


Saya ingin mendirikan CV kira2 berapa biayanya dan jika suatu saat CV itu ingin di tutup bagaimana prosedurnya ?

Terima Kasih,

Shaula

untuk biaya pendirian CV ibu bisa kontak ke alamat e-mail saya di notaris@irmadevita.com. Sedangkan untuk penutupan/pembubaran CV, harus dibuatkan akta pembubaran CV. Terima kasih


CV JADI PT ???
  1. sy dan 2 orang teman membuat perusahaan yg saat ini statusya CV. Namun keluarga sy mendesak untuk segera mengubahnya menjadi PT dengan alasan PT lebih menjamin dan punya kekuatan hukum sehingga seandainya ada conflict internal, kedua rekan sy tersebut tidak akan dengan mudahnya ‘menendang’ sy dan modal awal yg kita setor tidak dapat ditarik lagi.
    Apakah benar demikian bu ? mohon bantuan solusinya secepatnya.

    Terima kasih,
    salam, carol

  2. Irma Devita Says:

    Jawaban untuk bp/ibu @iefta en:
    Prosedur pendirian pabrik memang agak rumit. Karena banyak ijin yang harus dipenuhi, antara lain UUG, Ijin lokasi, ijin usaha industri dll. Disamping ijin standard lainnya. Selain itu, jika tanahnya masih tanah garapan harus merubah peruntukannya dulu dan harus melakukan pembebasan tanah juga.

  3. Irma Devita Says:

    Dear mbak Carol,

    Mengenai saran keluarga anda, memang jika dibandingkan dengan CV, maka PT lebih memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dalam PT jelas pembagian modalnya. Kemudian ada kekayaan yang terpisah antara PT dan para pemegang sahamnya.(mengenai uraian PT ini, mbak bisa lihat di pembahasan saya pada “Prosedur dan syarat-syarat pendirian PT”).
    Sedangkan CV, karena tidak berstatus sebagai badan hukum, maka tanggung jawab persero aktifnya, sampai dengan harta pribadi.

    Tapi mengenai penarikan modal kembali, tidak demikian. Karena dalam PT, apabila kita akan keluar, kita bisa saja menjual saham kita kepada pemegang saham yang masih ada, atau kepada pihak ketiga. Kalau CV agak sulit hitung2annya. Karena pada anggaran dasar tidak disebutkan berapa modal yang disetorkan. Kecuali pada waktu itu dibuatkan perjanjian terpisah di bawah tangan.

    Tapi kalau mbak sudah buat CV, kemudian akan ditingkatkan lagi menjadi PT, menurut saya tidak perlu. Karena prosedurnya agak rumit, yaitu harus melalui audit keuangan oleh auditor independen dan hasilnya harus di umumkan di 2 surat kabar harian nasional. Saran saya, apabila anda ingin buat PT, dari pada meningkatkan CV yang sudah ada, lebih baik anda buat PT baru saja.

    Sebagai penutup, walaupun sudah mendirikan PT atau CV, jika ada liku2 kerjasama antara para pendiri, sebaiknya dibuat secara detil dalam perjanjian tersendiri. untuk mencegah konflik di kemudian hari.

    Semoga bermanfaat.

PINJAM NAMA UNTUK PENDIRIAN CV

Seorang teman saya meminjam nama saya untuk membuat sebuah CV dimana saya diposisikan sebagai direktur (persero aktif). Setelah itu kami mengadakan perjanjian bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh CV tersebut baik itu pajak, pembiayaan, permodalan, resiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh CV tersebut adalah sepenuhnya ditanggung oleh teman saya diatas kertas bermeterai. Jadi intinya saya cuma “nampang” nama saja sebagai direktur. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah cukup dengan mengadakan surat pernjanjian itu saya lepas dari segala resiko yang mungkin ditimbulkan oleh CV tersebut? Mengingat saya hanya meminjamkan nama saya dan tidak aktif serta turut terlibat dalam kegiatan CV tersebut. Dan apakah dalam mengurus CV memerlukan fotokopi ijasah terakhir yg dilegalisir yang dimiliki oleh saya selaku direktur? Menurut info yg saya terima bila saya menggunakan ijasah sebagai salah satu syarat kelengkapan pendirian CV maka bila suatu hari nanti saya hendak mendirikan usaha baik itu CV atau PT dikota yang sama maka ijasah saya tidak akan diterima karena dulu telah dipergunakan. Dan langkah2 apa yang harus saya tempuh untuk menghindari kesulitan yang akan muncul dikemudian hari berkaitan dengan penggunaan nama saya? Mohon pencerahannya
Terima kasih

Jawab:
Sebenanya “peminjaman” nama dalam suatu CV kadang2 terjadi, apabila “direktur asli” nya tidak boleh tampil dalam CV tersebut, karena sesuatu dan lain hal, misalnya: dia sebenarnya adalah pegawai di tempat CV tersebut menjadi pemasok barang. Pegawai negeri aktif juga biasanya tidak tampil sebagai Direktur dalam suatu CV atau PT, karena memang dilarang untuk “berusaha”.
Mengenai penggunaan nama anda, apabila perjanjian antara anda dan rekan anda hanya dibuat di atas kertas bermeterai, maka itu hanya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi di mata pihak ketiga, Direktur yang bertanggung jawab tetap anda.

Untuk penggunaan ijazah terakhir setahu saya tidak diperlukan dalam pendirian CV, namun biasanya dimasukkan dalam Company Profile suatu perusahaan, pada bagian Tenaga Ahli. Jadi hanya untuk membuktikan bahwa dalam CV tersebut ada tenaga2 ahli yang terlibat. Biasanya diperlukan dalam melengkapi dokumen tender pada instansi pemerintah.

PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV

meeting-2.jpg CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT.
Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:
1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?
Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:
1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:
1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV
2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV
3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana
a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti
pelunasan PBB th terakhir
b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya
perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa
(Pph) oleh pemilik tempat.
sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang
dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran.
Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang
tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat
4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.

Sebagai penutup, saya sarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.


Pendirian suatu badan usaha tertentu diperlukan untuk memberi wadah atau “bentuk” pada usaha tersebut. Terutama apabila terdiri dari beberapa orang yang akan melakukan usaha bersama, dan memerlukan suatu sarana untuk melakukan kerjasama yang dimaksud. Pelaksanaan suatu usaha dalam suatu badan hukum (PT) atau badan usaha (CV) biasanya juga disyaratkan apabila anda akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau dengan pihak lain. Biasanya mereka mensyaratkan harus dalam bentuk usaha tertentu dengan kriteria kelas-kelas dari masing-masing usaha. Contohnya: untuk pengadaan barang di kantor2 atau instansi pemerintah dengan nilai s/d Rp. 200jt harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil, sedangkan untuk Pengadaan barang di atas 1 Milyar harus menggunakan PT dengan klasifikasi Besar (minimal modal disetor Rp. 510jt).
Apabila anda ingin membuka warung atau toko biasa, dan tidak bekerja sama dengan orang lain, anda cukup mengajukan pembuatan Domisili dan NPWP saja. Kalau toko agak besar (mini market) anda bisa mengajukan PKP, karena anda harus menerbitkan faktur pajak, dan ini memerlukan nomor seri PKP. Kalau ingin berbentuk badan Usaha, anda bisa membentuk “Perseroan Dagang” (PD) atau “Usaha Dagang” (UD).
Tapi apabila anda bekerja sama dengan 1 orang partner lain, dan anda ingin menuangkan dalam suatu badan usaha, sebaiknya anda memilih CV.
Semoga penjelasan saya cukup jelas. terima kasih